Pembukaan pusat perbelanjaan baru di Pulau Serangan tidak hanya menambah pilihan belanja warga Denpasar Selatan. Dalam sepekan terakhir, keberadaannya memicu dua hal sekaligus: uji coba rekayasa arus lalu lintas di kawasan Suwung, dan protes keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Sira Village Grand Outlet Bali menggelar soft opening pada Jumat, 31 Juli 2026, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, Serangan. Destinasi ritel tepi laut seluas 4,7 hektare ini dikembangkan PT Bali Turtle Island Development (BTID) dan dipromosikan sebagai gerai outlet pertama berskala internasional di Bali, dengan konsep terbuka yang menggabungkan ritel, kuliner, olahraga, ruang hijau, dan kegiatan komunitas.

Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Suwung Batan Kendal

Mengantisipasi bangkitan lalu lintas baru dari kawasan tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali memberlakukan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Suwung Batan Kendal, Denpasar Selatan. Uji coba berlangsung sejak 30 Juli hingga 11 Agustus 2026, setiap hari pada pukul 16.00–23.00 WITA — jam-jam puncak kunjungan sore hingga malam.

Pola pengaturan yang diterapkan selama masa uji coba:

• Kendaraan dari Jalan Pemelisan tidak lagi diperbolehkan melintas lurus menyeberangi Bypass I Gusti Ngurah Rai.
• Pengendara dari arah tersebut hanya dapat berbelok ke kiri, baik ke arah timur maupun barat.
• Kendaraan yang hendak menuju arah sebaliknya diarahkan memakai titik putar balik (U-turn) yang telah disiapkan.
• Median jalan di pertigaan Jalan Pulau Serangan–Bypass I Gusti Ngurah Rai dibuka untuk mendukung pola baru tersebut.

Bagi warga yang melintas rutin di koridor Bypass Ngurah Rai pada sore hari — termasuk pekerja yang pulang ke arah Sanur, Sesetan, atau Benoa — perubahan ini berarti penambahan jarak tempuh melalui U-turn dan potensi antrean baru di titik putar balik. Karena masa uji coba dijadwalkan berakhir 11 Agustus 2026, keputusan apakah pola ini dipermanenkan, direvisi, atau dicabut akan menjadi hal yang perlu diikuti warga dalam waktu dekat.

Dishub Bali: Ini Kewenangan Pemerintah Pusat

Kepala Dishub Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, menegaskan bahwa ruas jalan yang menjadi lokasi rekayasa merupakan jalan nasional, sehingga kewenangan manajemen dan rekayasa lalu lintasnya berada di bawah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Kalau di jalan nasional, manajemen rekayasa lalu lintas di jalan nasional adalah kewenangan Pemerintah Pusat.

I Kadek Mudarta — Kepala Dishub Provinsi Bali, Senin (3/8)

Meski demikian, ia menyebut uji coba tidak diputuskan sepihak. Sebelum diterapkan, telah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan: Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), kepolisian, Dishub Provinsi Bali, Dishub Kota Denpasar, hingga desa adat setempat. Adapun pengaturan arus kendaraan secara langsung di lapangan tetap menjadi kewenangan kepolisian.

Pansus TRAP DPRD Bali: “Kami Merasa Dilangkahi”

Di sisi lain, pembukaan Sira Village menuai kritik dari Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Pansus ini dibentuk berdasarkan temuan dugaan sejumlah pelanggaran tata ruang, aset daerah, dan perizinan di kawasan Serangan.

Sekretaris Pansus TRAP, Dewa Nyoman Rai, menyatakan pihaknya menyayangkan keputusan BTID tetap menggelar soft opening di tengah proses pendalaman rekomendasi Pansus yang masih berjalan di Pemerintah Provinsi Bali.

Kami sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat seluruh Bali merasa dilangkahi.

Dewa Nyoman Rai — Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Sabtu (1/8/2026)

Menurut Dewa Nyoman Rai, rekomendasi Pansus TRAP disampaikan melalui rapat paripurna DPRD dan karenanya memiliki dasar hukum yang harus dihormati semua pihak. Ia sebelumnya juga menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan di lokasi yang menjadi objek rekomendasi — termasuk rencana soft opening — berpotensi bertentangan dengan rekomendasi tersebut. Pansus menyatakan akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.

Ketegangan di kawasan ini bukan hal baru. Pada 23 April 2026, Satpol PP Provinsi Bali sempat memasang garis Pol PP di lokasi pembangunan Marina di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Serangan.

Dua Sisi yang Belum Dipertemukan

Kasus ini memperlihatkan ketegangan klasik dalam pembangunan skala besar di Bali: percepatan investasi di kawasan berstatus KEK di satu sisi, dan pengawasan tata ruang serta perizinan oleh legislatif daerah di sisi lain. Secara ekonomi, kehadiran destinasi ritel baru berpotensi menyerap tenaga kerja dan menambah daya tarik kawasan Denpasar Selatan yang selama ini kalah pamor dibanding Kuta, Seminyak, atau Ubud. Data BPS juga menunjukkan konstruksi dan investasi fisik sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi Bali terbesar pada triwulan II 2026.

Namun rekomendasi Pansus TRAP yang belum tuntas ditindaklanjuti, ditambah pengaturan lalu lintas yang masih berstatus uji coba di jalan nasional, menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab publik.

Bali News Week akan terus memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi Pansus TRAP dan hasil evaluasi uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Suwung Batan Kendal.