Pendahuluan
Peluang Erick Thohir rangkap jabatan secara resmi menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI sejak 17 September 2025, sambil masih aktif sebagai Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023.
Rangkap jabatan semacam ini memicu pro-kontra di masyarakat karena statuta FIFA yang melarang interferensi pemerintah terhadap federasi nasional sepak bola. Namun ada juga argumen bahwa rangkap jabatan bisa diperbolehkan kalau memenuhi syarat tertentu. Artikel ini membahas peluang, risiko, dan apakah posisi ini dilanggar aturan FIFA atau tidak.
Tinjauan Statuta FIFA tentang Intervensi Pemerintah
| Pasal / Prinsip | Isi Inti | Implikasi jika Terlanggar |
| Artikel 2(2) | Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam proses elektif atau komposisi tubuh pemilihan dalam asosiasi sepak bola. | Jika dilanggar → asosiasi bisa terkena sanksi atau bahkan diskualifikasi dari kompetisi internasional FIFA. |
| Artikel 15(c) | Statuta anggota harus memuat prinsip independensi serta menghindari segala bentuk campur tangan politik. | Kegagalan mematuhi syarat ini dapat menimbulkan pelanggaran yang direspon oleh FIFA atau badan pengawas olahraga. |
| Artikel lainnya | Kewajiban para asosiasi mengelola diri sendiri, bebas dari pengaruh pihak ketiga (third‐party), serta pemilihan komite/eksekutif harus demokratis dan independen. | Pemerintah tidak boleh menetapkan pengurus, mengintervensi pemilihan, atau mengambil alih badan asosiasi. |
Kasus-Kasus Internasional Sebelumnya & Pengecualian
Meski aturan FIFA cukup ketat terhadap intervensi pemerintah, ada beberapa contoh negara dimana tokoh pemerintah juga merangkap jabatan dalam federasi olahraga atau jabatan serupa, seperti:
- Qatar: Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani menjabat Ketua Asosiasi Sepak Bola Qatar sekaligus menjalankan fungsi kementerian olahraga.
- Rusia: Vitaly Mutko pernah menjabat sebagai Menteri Olahraga dan juga Presiden Federasi Sepak Bola Rusia.
Kedua contoh tersebut memberi indikasi bahwa ada pengecualian dalam praktik, mungkin karena kondisi hukum dan regulasi lokal memungkinkan, atau karena FIFA melihat bahwa struktur kontrolnya masih dipenuhi dalam hal independensi federasi dalam operasional.
Peluang Erick Thohir Tetap Rangkap Jabatan
Berdasarkan kajian media dan pernyataan para pengamat, peluang Erick Thohir tetap memegang kedua jabatan cukup terbuka, dengan catatan-catatannya sebagai berikut:
- Statuta FIFA dan PSSI tidak secara eksplisit melarang Ketua Umum PSSI menjadi pejabat pemerintah.
- Ahli pemerintahan menyebutkan selama tidak terjadi konflik kepentingan (conflict of interest), rangkap jabatan bukanlah pelanggaran otomatis.
- Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa keputusan akhir mengenai statusnya di PSSI akan diserahkan ke FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola.
- Dukungan dari FIFA (misalnya ucapan selamat) diinterpretasikan sebagian publik sebagai sinyal bahwa rangkap jabatan bukan hal yang langsung dilarang selama tidak melanggar prinsip-prinsip federasi yang independen.
Risiko dan Pro-Kontra
| Pihak | Argumen Pro | Argumen Kontra |
| Pro | • Erick memiliki pengalaman di olahraga, organisasi olahraga, serta titah yang dipercaya oleh FIFA.• Tidak ada larangan eksplisit dalam statuta FIFA atau PSSI selama tidak terjadi konflik kepentingan.• Bisa mempermudah koordinasi antara pemerintah dan federasi olahraga. | • Potensi konflik kepentingan sangat besar; misalnya alokasi dana olahraga bisa condong ke sepak bola. • Dikhawatirkan terjadi intervensi pemerintah dalam pengambilan keputusan PSSI yang seharusnya independen. • Jika FIFA menilai ada pelanggaran, bisa ada sanksi terhadap PSSI atau Indonesia. • Isu persepsi publik dan transparansi: publik bisa kehilangan kepercayaan jika dianggap favoritisme. |
| Risiko | • Jika rangkap jabatan dianggap melanggar, reputasi bisa tercoreng, dan federasi bisa mendapat peringatan atau sanksi dari FIFA. • Administratif: membagi waktu, fokus, dan tanggung jawab di dua jabatan besar bisa berat. | • Jika ada keputusan PSSI yang memerlukan netralitas Menpora, bisa dianggap bias. • Pengawasan publik dan media besar: setiap kebijakan bisa dikritisi sebagai intervensi pemerintah. |
Syarat & Kondisi Agar Rangkap Jabatan Dapat Dianggap Sah
Agar rangkap jabatan ini tidak melanggar statuta FIFA dan tidak menimbulkan risiko besar, beberapa syarat berikut perlu dipenuhi:
- Transparansi penuh mengenai peran, tugas, dan batas wewenang di masing-masing jabatan.
- Memastikan tidak adanya konflik kepentingan, terutama dalam alokasi anggaran, kebijakan olahraga, kompetisi, regulasi, dan keputusan federasi yang menyangkut pejabat pemerintah.
- Operasional PSSI tetap independen dari campur tangan pemerintah dalam pemilihan, pengelolaan internal, sanksi, pengaturan kompetisi.
- Pengawasan lembaga independen baik internal PSSI maupun lembaga olahraga nasional / internasional untuk memastikan kepatuhan terhadap statuta dan prinsip tata kelola yang baik.
- Klarifikasi hukum nasional, memastikan ada aturan nasional (UU atau regulasi) yang mendukung atau paling tidak tidak melarang situasi ini, agar tidak terjadi benturan hukum.
FAQ
A: Tidak secara eksplisit seluruhnya melarang, tetapi FIFA sangat mengatur agar federasi nasional bebas dari pengaruh atau intervensi pemerintah dalam hal pemilihan kepengurusan, operasional, dan regulasi olahraga. Jika rangkap jabatan menyebabkan konflik kepentingan atau intervensi, itu bisa melanggar statuta FIFA.
A: Belum ada keputusan resmi bahwa ini pelanggaran. Erick sendiri menyebut keputusan soal posisinya di PSSI akan diserahkan ke FIFA. Banyak ahli menyatakan tidak ada larangan mutlak selama aspek independensi dan konflik kepentingan dijaga.
A: Ya — Qatar dan Rusia adalah dua contoh dimana orang yang juga pejabat pemerintah memegang jabatan tinggi dalam federasi sepak bola nasional. Mereka tampaknya berhasil melakukan itu tanpa sanksi karena mungkin memenuhi syarat independensi atau karena penyelenggaraan dan regulasi di negara tersebut berbeda.
Referensi
- Fwblaw –
- Church Court Chamers
- CNN Indonesia
- detik.com
- bolanet.com